Sekjen DPP AWII Soroti Kerusakan Hutan Desa Sungai Linau di Bengkalis Riau

Taufik Hidayat selaku Anggota Makalah datang bersama rombongan ke Jakarta juga berharap Presiden Prabowo dapat menerima Kunjungan aduan langsung dari DPW Makalah Riau yang menduga adanya pembalakan hutan atau ilegal logging di Kawasan Hutan Produksi Desa Sungai Linau, Kabupaten Bengkalis yang sudah bertahun ini tak bisa dihentikan dengan alasan dialih fungsikan menjadi kebun kelapa sawit dan tidak ada kayu ditebang, namun ada beberapa bukti dan foto-foto Penebangan di Lokasi tersebut.

Baca juga: Menaker Ida Fauziyah Terima Kunjungan Sekjen APO Dalam Rangka Penyerahan Akreditasi Professional Certification Agency for Productivity for Green Productivity

Kata Achmad Sujana yang kerap disapa Joe'na, dirinya akan turut memantau di ranah media. Karena jika memang sudah ada bukti jelas, namun tidak ditanggapi Aparatur Penegak Hukum (APH) dan UPT KPH disana, akan menjadi sangat perlu dilaporkan ke Kementerian langsung dan dirinya pun akan turut menyurati pihak APH terkait juga tembusan ke Pengawas hingga Presiden RI.

"Informasi yang saya terima, Tim DPW Makalah RIAU telah menelpon Kepala UPT KPH Bengkalis Pulau, Muhamad Fadil melalui  Pesan WhatsApp di 0812 75 02** untuk menyampaikan terjadinya pembalakan hutan atau ilegal logging di Hutan Desa Sungai Linau, di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, diminta untuk dapat melaporkannya langsung ke Gakkum Kehutanan Pusat. Kemudian ini ditanggapi Noben Darma Sipangkar, SH sebagai Ketua Umum LSM Makalah dan mengatakan akan segera membuat surat pengaduan ke Gakkum di Kementerian Kehutanan Jakarta untuk meminta agar pembalakan liar dan alih fungsi kawasan hutan di desa Sungai Linau agar ditindak tegas sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku." Papar Joe'na.

Baca juga: Slamet: Program Kampung iklim Harus ada Desain Dan Dorongan Dari Pemerintah

"Saya pun ada informasi dari Rekan saya di Media Suara Masyarakat Muba bahwa ada Mafia Illegal Logging di kabupaten Bengkalis dan Selat Panjang mengatakan bahwa di kesatuan Kodim bengkalis juga sudah mengetahui sarangnya, tapi tutup mata, diantaranya dari Pulau rupat, siak, selat panjang. Dia juga siap jadi saksi dan saya pegang juga video itu." Ungkapnya.

"Saya pikir itu sudah sangat jelas, lebih lanjutnya nanti akan saya kawalin dan perdalam lagi untuk penelusuran kasus ini sampai ke penegakan hukum pidana atas pembalakan liarnya, saya akan turut bersurat ke APH terkait hingga Pengawas di Pusat dan Presiden RI." Ujar Joe'na.

Baca juga: Peduli Iingkungan, Panglima TNI Tanam Pohon dan Tebar Benih Ikan di Area Mabes TNI

"Nurkholik yang mereka sebut pun akan segera kita konfirmasi untuk keterangan validasinya, jika ada surat mandat untuk pengalihan ke lahan sawit harus terbukti juga atas kajian lengkapnya dari Pemerintah baik pusat atau daerah sebagai dasar di surat pengesahan peralihan hutannya. Namun jika terbukti bersalah, ya harus bertanggungjawab atas kerusakan hutan tersebut, dan harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, dan siapapun yang terlibat itu juga akan kena jerat hukum." Imbuhnya.

"Terkait Pembalakan liar itu pelanggaran Hukum pembalakan hutan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun, denda maksimum Rp 100 miliar. Kita dukung Asta Cita Presiden Prabowo untuk memberantas semua Korupsi di seluruh wilayah. Termasuk jika ada keterlibatan peran orang Dinas ataupun Kementerian." Pungkas Joe'na. **

Baca juga: Ciptakan Lingkungan Asri, Danyonif 411 Letkol Inf Subandi Rehab Mess Pandawa